Perlu kita ketahui bahwa Presiden RI telah meluncurkan katalog elektronik versi 6.0, sebagai bagian dari langkah strategis dalam mendorong transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah, kemudian Kepala LKPP mengelurakan Surat Edaran yang memuat penjelasan implementasi Katalog Elektronik Versi 6 dan penonaktifan Katalog Elektronik Versi 5, sehingga dengan hadirnya kebijakan tersebut tentu berdampak signifikan pada ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang mana dengan penonaktifan E-Katalog versi 5 dan hadirnya E-Katalog versi 6 tentu menuntut adaptasi dari seluruh perangkat daerah untuk memahami teknis pengelolaan dan implementasi versi terbaru yang mana Pemerintah Kota Yogyakarta masih perlu banyak belajar lebih mendetail tearkiat penerapan e-katalog v.6 ini dengan ahlinya.
BPBJ Setda Kota Yogyakarta pada hari Selasa, 11 Februari 2025
kemarin mengadakan kegiatan workshop terkait implemetasi e-katalog v.6 yang diawali dengan sambutan Kepala BPBJ Bapak Joko Budi Prasetyo, S.T., M.M. dan dibuka oleh Sekda Kota Yogyakarta Bapak Ir. Aman Yuriadijaya, M.M. Selanjutnya dilanjutkan sengan sesi materi & diskusi dengan Narasumber yaitu Bapak Ari Sulindra, M.Sc. selaku Analis Kebijakan Ahli Madya - Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP RI dengan moderator yaitu Wahyu Riyanto, S.S.T., M.T. selaku JF-PPBJ BPBJ Setda Kota Yogyakarta. Harapannya semoga melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman bersama terkait kebijakan penerapan e-katalog v.6 dalam mewujudkan proses pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang efektif maupun efisien.
Salam Pengadaan!