Tahun 2008

Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan  satu-satunya Pemerintah Derah di tingkat Kab/Kota yang telah menggunakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE). LPSE Kota Yogyakarta berdiri dengan sarana prasarana mandiri diantara 5 Propinsi yang menjadi Pilot Project BAPPENAS.

 

Tahun 2009

Pemerintah Kota Yogyakarta resmi memiliki Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merupakan unit pelaksana dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa yang didukung personil bersertifikat pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. ULP Kota Yogyakarta berdiri sebagi unit non struktural bersama LPSE Kota Yogyakarta dibawah Sub Bag Pengendalian Administrasi Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta.

 

Tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ULP dan LPSE Kota Yogyakarta resmi menjadi Unit Kerja Struktural  yang berada di Sekretariat Daerah yaitu Bagian Layanan Pengadaan.

 

 

Tahun 2020

Mulai Tahun 2020 berdasarkan eraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan penyesuaian nomenklatur OPD/Unit kerja Bagian Layanan Pengadaan selaku Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menjadi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.